Kekuasaan Yang Mengabdi Rakyat

Kanisius Teobaldus Deki

Dosen STKIP St. Paulus

Perhelatan demokrasi pemilu kada telah berakhir. Perjuangan untuk meraih kekuasaan dalam level pemimpin daerah kabupaten telah usai. Sebuah perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah. Prosesi politik yang melelahkan dan menguras banyak hal. Perhatian, tenaga, financial, isu, strategi dan kedigdayaan multiaspek. Dari menerima kekalahan begitu saja sampai usaha untuk memperjuangkan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pola-pola dan isi berkampanye yang penuh dengan semangat pertarungan kini tinggal kenangan. Bahkan, segala bentuk caci maki yang sempat terucap serta sumpah serapah terhadap lawan kian senyap dari pendengaran. Yang ada kini hanyalah pertanyaan: mau dibawa ke mana kekuasaan yang telah diraih ini?  Serentak sebuah harapan: lahirnya politik kekuasaan yang diorientasikan pada pegabdian kemaslahatan masyarakat banyak. Kekuasaan yang mengabdi rakyak dan semesta!

Tanggal 17 Februari 2016 ada tujuh para kepala daerah kabupaten di provinsi kita dilantik di Kupang. Pelantikkan adalah sebuah moment pengumuman resmi serta pengabsahan kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka oleh proses demokrasi. Sekaligus sebuah gong titik mulai pengabdian kepada rakyat di daerahnya masing-masing.

Fakta Kemiskinan

Menengok angka statistic pembangunan NTT dari kaca mata nasional, hati kita selalu miris. Betapa tidak, kita selalu berada di angka akhir. Kesenjangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih sangat tinggi.  Lihat saja Indeks Pembangunan Manusia provinsi NTT yang bertengger di angka 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Data tahun 2015 memperlihatkan bahwa 66,40% tenaga kerja adalah tamatan SD. PDRB NTT berada di bawah PDB per kapita nasional. Rasio penggunaan APBD menunjukkan hampir 67% digunakan untuk belanja pegawai selebihnya belanja  barang dan jasa. Dari sisi tingkat kemiskinan, NTT berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Fakta berbasis statistic ini tidak harus membuat kita patah semangat. Fakta-fakta ini mestinya menjadi pemicu untuk memulai pembangunan NTT dengan cara yang objektif dan inovatif. Walaupun rentan dengan pelbagai kritikan tentang jargon-jargon pemerintah semisal: provinsi jagung, provinsi koperasi, provinsi sapi, ini kita makna sebagai sebuah usaha mencari bentuk yang pas untuk melawan kemiskinan yang mendera masyarakat NTT. Sebuah upaya untuk menemukan identitas ekonomi yang khas NTT dalam kemultian wilayahnya. Apalagi ketika memasuki era baru Masyarakat Ekonomi Asia yang terjangan persaingannya makin sengit dengan wajah pasar global. Dibutuhkan ketekadan yang kuat dan komitmen bersama dari semua elemen: masyarakat dan Negara secara bersamaan.

Kerja dan Program Strategis sebagai Fokus

Kekuasaan dalam alam demokrasi adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh sebuah prosesi politik. Politik, dari asal kata Yunani “politikos” adalah proses pembentukkan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Di dalam kekuasaan ada ruang yang sangat luas untuk pembentukkan kebijakan (policy) yang mengatur kemaslahatan rakyat banyak. Kekuasaan memiliki legitimasi untuk melakukan perubahan-perubahan demi menciptakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat banyak (bonum commune). Kekuasaan itu sebuah organum solutis populi, sebuah intrumen untuk keselamatan rakyat banyak (Pos Kupang, 16 Februari 2016).

Dalam suasana semarak pelantikkan, kiranya menjadi jelas bahwa ingatan akan peran strategis kekuasaan ini untuk mensejahterakan rakyat tidak tenggelam dalam aura ramah tamah kemenangan. Jikapun acara seperti itu dibuat, ia adalah ungkapan syukur untuk semua partisipasi public (rakyat) dan kepercayaan yang telah diberikan untuk mengabdi. Dalam aras yang sama, moment seperti itu adalah juga komitmen baru untuk memulai tugas yang telah diterima dari rakyat.

Di tengah-tengah keriuhan akan kegembiraan yang teramat sangat ini, ada dua hal yang harusnya menjadi kiblat para pemimpin daerah yang baru ini di NTT. Pertama, penciptaan program strategis yang berfokus pada peningkatan ekonomi produktif dan pembukaan sentra-sentra ekonomi serta lapangan kerja baru.  Di bidang kesehatan, penguatan kesadaran untuk berpola hidup sehat melalui inovasi lingkungan hidup yang bersih dan pelayanan kesehatan yang mudah dan bermutu. Di bidang pendidikan, perluasan pelayanan pendidikan yang disertai kemauan kuat menghasilkan pendidikan berkualitas. Pertanyaan mendasarnya adalah potensi apa di daerah yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam multi aspek kebutuhannya?

Kedua, kerja. Menarik bahwa setelah dilantik, Presiden Jokowidodo menyebut kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hal yang sama juga menjadi imperative bagi kepala daerah terpilih di NTT. Kita tahu bahwa kinerja pejabat dan pegawai negeri kita belum maksimal. Masalah disiplin, profesionalisme, kemauan dan komitmen kerja masih rendah. Kerja dan kerja adalah pilihan untuk memajukan daerah NTT ini yang disertai semangat pelayanan yang tinggi kepada masyarakat. Belum lagi penguatan moralitas pegawai, hal mana selama ini kuat menggema.

Jika dua elemen ini menjadi fokus dari para kepala daerah yang baru, pengabdian kepada kebutuhan rakyat akan mudah terpenuhi. Tentu seraya menyadari bahwa keberhasilan pembangunan adalah capaian dari kerja bersama (net working) semua elemen (stake holder). Selamat membangun dengan kerja giat yang cerdas.***

Diterbitkan pertama oleh HU Pos Kupang, 18 Februari 2016