SETELAH MANGGARAI TIMUR KABUPATEN

Oleh Kanisius Teobaldus Deki

17 Juli 2007 momentum bersejarah bagi Manggarai dan khususnya Manggarai Timur. Setelah berjalan dalam sebuah perseteruan yang kian meruncing, entahkah kabupaten baru ini jadi atau sekedar sebuah isu politis, dan meraibkan sekian banyak rupiah dari pundi-pundi daerah, serta tak luput polemik tentang perlu tidaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai ke Jakarta yang lebih banyak dilihat sebagai kesempatan pelesir oleh sekian banyak orang, akhirnya, peristiwa tanggal 17 Juli menjadi saat keramat yang mesti ditulis dengan tinta emas oleh setiap insan Manggarai, khususnya penghuni wilayah geografis Manggarai Timur. Pertentangan, pertikaian apapun yang pernah terkonstruksi dalam ide Manggarai Timur Kabupaten, tinggal sebagai sebuah catatan sejarah yang terekam dalam lembaran-lembaran kertas yang kian lusuh ataupun, kalau masih tertinggal dalam hati sebagai sebuah “luka”, cumalah secuil kisah yang hampir pasti dapat dengan mudah dilupakan karena gema kebahagiaan pengumuman itu.

Tak pelak lagi, pengumuman itu, seperti siraman air hujan yang membasahi lahan gersang lagi kerontang, telah dibuat babak belur oleh panasnya mentari bertahun-tahun. Ada nuansa sejuk dalam berita itu. Kegelisahan dan kecemasan semua pihak yang terikat secara emosional pun rasional pada Manggarai Timur dan masa depannya, akhirnya sirna. Itulah sebabnya, gema tepuk tangan anggota Dewan di gedung DPR Senayan, masih terngiang di gendang telinga banyak orang. Diskusi tentang keterlibatan anggota DPRD Manggarai tidak penting lagi walau jika ditelisiki secara rasional akan menimbulkan diskusi panjang. Semua pihak yang memerhati Manggarai Timur sepakat dalam satu kata: bahagia. Kebahagiaan itulah yang coba dirayakan dalam berbagai moment: misa syukur dan sederetan acara yang menyertainya di Jakarta pun di Manggarai. Ada kesan kuat seolah-olah predikat “kabupaten” menuntaskan harapan kebahagiaan yang masih tersisa oleh karena penyebaran “kue” pembangunan yang belum merata. Kebahagiaan yang terekspresi secara spontan merupakan sebuah ungkapan yang wajar dan sah-sah saja. Bahwasannya, sebuah perjuangan yang telah dirajut dengan susah-payah, jatuh-bangun, kini telah menuai hasil yang membawa begitu banyak kemungkinan untuk merenda taplak kesejahteraan Manggarai Timur di masa depan.

Berada pada pusaran lautan kegembiraan tersebab pengumuman itu, terselib sebuah kegalauan dalam dunia rasionalitas saya. Ada semacam perasaan “tak menentu” di tengah kebahagiaan itu. Mula-mula perasaan itu, dalam rentang waktu yang telah lebih sebulan, tak saya hiraukan tersebab asumsi pemikiran bahwa terlalu cepat untuk membuat sebuah penilaian atas proses yang baru mulai ini. Tetapi ruang kegelisahan itu semakin diperlebar oleh berbagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Berbagai opini yang terungkap secara lisan dalam diskusi-diskusi nonformal dan percakapan harian akhirnya menguatkan niat saya untuk coba menampilkan kepada publik tirisan refleksi yang, mungkin saja, menjadi pemicu untuk mencapai KMT yang sejahtera. Akhirnya, kenyataan itu menyisakan satu pertanyaan penting: “Apakah harapan dan cita-cita yang terlebur dalam niat membentuk kabupaten baru dapat tercapai?” Pertanyaan ini menurut hemat saya adalah muara dari semua perjuangan panjang untuk membuat Manggarai Timur jadi kabupaten. Dengan kata lain, adakah sesuatu yang baik datang dari kabupaten baru ini? Istilah “baik”, sebuah kategori moral, memang sarat dengan berbagai interpretasi dan bisa mengundang diskusi panjang, antara lain: baik menurut siapa, baik untuk siapa, baik dengan cara apa, dsb. Tanpa bermaksud membawa kajian ini kepada interpretasi yang variatif, riilnya, di hadapan fakta ketertinggalan dan kemiskinan, apa yang dapat disodorkan predikat “kabupaten” kepada sebuah Manggarai Timur yang sejahtera?

Di hadapan berbagai macam pertanyaan yang sempat masuk ke pentas rasionalitas, terdapat beberapa point penting yang perlu diwacanakan dan diskusikan bersama demi terciptanya Manggarai Timur sejahtera.

Pertama, Pemimpin yang bervisi-misi kerakyatan. Usai pengumuman pengesahan KMT, ramai diperbincangkan tentang siapakah figur yang paling cocok untuk menjadi Penjabat di KMT. Muncullah nama-nama yang diusungkan dengan berbagai alasan yang melatarinya. Sebuah fenomena yang biasa di tengah fakta pemekaran. Terdapat klasifikasi kelompok atas para kandidat. Kelompok pertama mengatakan bahwa yang paling cocok adalah calon yang datang dari Manggarai Timur. Alasan yang mencuat ke permukaan, karena mereka lebih mengenal wilayah KMT dengan segudang persoalannya. Kelompok kedua mengatakan, janganlah orang dari wilayah KMT yang menjadi penjabat karena akan berakibat buruk pada praktek akumulasi kekayaan demi suksesi bupati pada periode awal bupati resmi. Lebih tepat kalau memilih orang dari luar wilayah KMT.

Terlepas dari wacana yang berkembang seperti argumentasi di atas, ada ungkapan bahwa pemimpin ibarat nahkoda kapal. Di tangannya ada kemudi yang mengatur haluan kapal. Kapal dapat sampai ke tujuan dengan selamat atau malah karam lalu paling tragis, membenamkan diri ke dasar laut karena kesalahan menentukan arah dan dalam mempertimbangkan faktor-faktor pendukung. Di tengah hura-hara akibat banyaknya kepala daerah yang dimeja-hijaukan karena kasus korupsi, dan maraknya pergunjingan kolaborasi tidak sehat antara kepala daerah dengan pengusaha dalam rangka mengeruk uang negara demi kepentingan pribadi, KMT dihadapkan dengan pilihan krusial. Ada dilema yang sulit didamaikan. Pertama, KMT baru lahir dan membutuhkan kerja keras seorang pemimpin yang pandai menemukan persoalan-persoalan aktual, menjalin kerja sama dengan banyak pihak dan mencari solusi yang kontekstual. Di sini, pemimpin mensinergiskan kekuatannya dengan stakeholder-stakeholder yang ada: masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Ada anggapan otomatis bahwa dominasi pengusaha dalam sebuah kabupaten akan membuat percepatan roda pembangunan. Dominasi ini, jika tidak selektif akan membawa malapetaka pada marginalisasi masyarakat kebanyakan yang juga menjadi incaran adanya kabupaten baru. Jika pemimpin seperti ini yang diinginkan, maka lakon malapetaka penindasan akan dimulai dan direncanakan secara sadar. Sebuah tragedi yang kita pilih sendiri.

Kedua, pemimpin yang mengandalkan kekuatan lokal sebagai basis untuk mengembangkan KMT. Tekanannya lebih pada penghindaran dominasi yang berlebihan pihak luar. Ada perimbangan peran masyarakat dan dunia usaha. Jika ini yang dipilih, bisa jadi perkembangannya lamban karena kemungkinan modal usaha minim, tetapi akan membawa dampak positif, yakni penguatan kapasitas masyarakat lokal. Argumentasinya, bukan percepatan pembangunan yang dibutuhkan melainkan kehidupan sejahtera yang berkelanjutan. Di hadapan budaya instanisme yang kian menjerat budaya manusia modern, ada keinginan untuk membuat pembangunan fisik menjadi primadona. Padahal, pembangunan yang menitikberatkan hanya pada bidang fisik tanpa ditopang keseimbangan bidang lain akan menjadi timpang. Kesejahteraan yang dicita-citakan bukanlah parsial melainkan holistik. Jadi, pemimpin KMT bukan hanya punya visi dan misi tetapi juga komitmen untuk tetap realistis, kritis, kontekstual dalam merealisasikan perannya sebagai nahkoda KMT.

Kedua, Ekonomi kerakyatan baru KMT. Wilayah KMT sangat kaya akan hasil alam. Berbeda dengan KMB dan Manggarai, luas hutan KMT relatif lebih besar dan tanahnya lebih subur. Hal itu dapat dilihat dari perolehan hasil hutan dan perkebunan yang selama ini mendominasi di pasar. Selain itu, masih banyak lahan tidur di wilayah KMT yang belum digarap. Tetapi ada ironi di sana. Seperti lagu Koes Plus, “tongkat kayu dan batu jadi tanaman”, ekonomi KMT masih terbilang jauh dari sejahtera. Pemimpin yang arif akan menjadikan kesuburan dan kekayaan alam sebagai peluang untuk mengurangi kemiskinan demi mencapai kehidupan yang layak.

Di atas lahan yang subur dan kekayaan alam yang melimpah, pilihan ekonomi macam apa yang paling cocok? Ketika jalan-jalan dibuat dan daerah isolasi semakin terbuka, pengusaha telah masuk ke kampung-kampung untuk melakukan transaksi. Pengusaha dengan modal besar akan mematikan pengusaha dengan modal kecil. Padahal yang diperlukan adalah dibukanya sentra-sentra pemasaran di banyak titik sehingga memudahkan para petani menjual hasilnya secara layak. Ketika ekonomi masyarakat dicekoki oleh sistem ijon dan koperasi belum merasuki kehidupan, diperlukan sebuah komitmen untuk menemukan sistem ekonomi yang arif demi kemajuan yang signifikan.

Ketiga, Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Hingar bingar berita tentang Manggarai Timur kabupaten telah meramaikan bursa penjualan tanah di sekitar lokasi yang diancang-ancangkan jadi ibu kota. Para pemilik uang dari Ruteng dan wilayah lain mulai memainkan jurus pembelian yang dramatis. Pemilik tanah, yang tercekik oleh tuntutan kebutuhan akhirnya menjual tanahnya dengan harga murah. Sementara itu, para pengusaha yang pandai membaca peluang, meraih kesempatan untuk memiliki sebanyak mungkin tanah di wilayah “calon” ibu kota. Masyarakat yang memiliki ekonomi lemah akhirnya terjungkal ke jurang peminggiran. Mereka yang tak sanggup berkompetisi dalam pertarungan ekonomis menjadi “orang asing” di wilayah sendiri.

Pertanyaan yang muncul ialah, “Untuk siapa kabupaten baru ini jika terbanyak rakyat tak dapat terlibat secara penuh dalam pembangunan?” Jika pertanyaan ini dikritisi, maka kita akan bersemuka dengan upaya strategis untuk membawa keterlibatan semakin banyak orang dalam pembangunan. Upaya-upaya inilah yang perlu dipikirkan dan didiskusikan. Kerap terjadi bahwa masyarakat kita terjebak dalam arus euforia “predikat” kabupaten baru tanpa tahu memaknainya. Alienasi adalah sebuah kemungkinan jika kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat tidak bertemu dalam alur visi dan misi pelibatan yang sama. Manggarai Timur, setelah jadi kabupaten bisa jadi seperti kabupaten lainnya pengap dengan kesenjangan dan keterasingan bila hanya memenangkan kepentingan segelintir orang yang akan menjadi “penjajah” baru bagi sesamanya. Akhirnya, pertanyaan yang tersisa ialah, “Mau ke mana kita membawa (diri) kabupaten ini?”

* (Dipublikasikan pertama oleh Majalah Diaspora Edisi 2009)